Cimahi – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi, secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono (PB) XIV.
Namun langkah itu tidak serta merta disambut seragam. Deklarasi yang dilakukan di tengah situasi internal keraton yang masih belum sepenuhnya pulih justru menimbulkan beragam respons — mulai dari dukungan kuat dari pihak-pihak yang pro terhadap Hangabehi, hingga penolakan dari sebagian keluarga besar keraton dan kalangan pemerhati budaya Jawa.
Upacara Deklarasi yang Sarat Makna
Baca Juga : Geger ASN Cimahi Ditemukan Tewas di Depan Hotel Cimahi
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Pendhapa Ageng Sasana Sewaka, KGPH Hangabehi tampil mengenakan busana kebesaran tradisi Kasunanan Surakarta.
Dalam pidatonya, Hangabehi menyampaikan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan historis untuk melanjutkan kepemimpinan leluhur, sekaligus menjaga keberlangsungan budaya Jawa dan Keraton Surakarta sebagai warisan bangsa.
“Keraton Surakarta adalah warisan agung yang harus dijaga martabatnya. Saya mengambil langkah ini bukan demi kekuasaan, melainkan demi kelestarian adat dan kehormatan trah Mataram,” ujar Hangabehi di hadapan hadirin.
Ia juga menegaskan bahwa keputusannya bukan untuk memperuncing konflik internal, melainkan upaya memulihkan wibawa keraton yang selama ini dinilai mulai pudar akibat perpecahan keluarga dan tarik-menarik kepentingan.
Dukungan Mengalir dari Abdi Dalem dan Tokoh Adat
Setelah deklarasi berlangsung, sejumlah tokoh adat dan abdi dalem yang hadir menyatakan dukungannya terhadap Hangabehi. Mereka menilai bahwa sebagai putra mahkota sah dari almarhum PB XIII, Hangabehi memiliki legitimasi kuat untuk melanjutkan tahta.
“Secara adat dan garis keturunan, beliau memang penerus yang sah.
Dengan adanya PB XIV, diharapkan keraton bisa kembali aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan pariwisata.
Namun, Penolakan Juga Muncul dari Keluarga Keraton
Meski mendapat dukungan, langkah Hangabehi tak luput dari kritik dan penolakan. Sejumlah anggota keluarga besar Kasunanan menilai bahwa deklarasi tersebut terlalu terburu-buru dan dilakukan tanpa melalui musyawarah keluarga secara menyeluruh.
“Keraton bukan milik pribadi, tetapi milik bersama trah Mataram. Jika pengangkatan dilakukan sepihak, tentu akan menimbulkan polemik baru dan memperpanjang perpecahan,” ujarnya.
Beberapa kalangan juga mengingatkan bahwa persoalan hukum dan status pengelolaan aset keraton masih belum sepenuhnya selesai.
