Cimahi – Thailand dan Kamboja sepakat mematuhi hukum humaniter internasional dalam memperlakukan tentara lawan yang mereka tangkap. Kedua negara juga berjanji memfasilitasi pemulangan korban tewas secara bermartabat dan tepat waktu.
Kedua negara Asia Tenggara itu, yang menandatangani gencatan senjata pada 28 Juli terkait sengketa perbatasan, bertemu di Kuala Lumpur pada Kamis (7/8) dalam pertemuan umum luar biasa komite perbatasan.
Baca Juga : Cimahi Tuan Rumah Seminar Internasional ICICP 2025
Mereka sepakat bahwa jika konflik bersenjata pecah, baik disengaja maupun tidak, pejabat di tingkat lokal segera mengadakan konsultasi melalui mekanisme bilateral yang ada untuk mencegah eskalasi di sepanjang perbatasan.
Dalam pernyataan bersama, Thailand dan Kamboja menyebut pertemuan itu berlangsung dalam suasana konstruktif dan positif, sehingga menghasilkan kesepakatan yang bermakna.
Kedua pihak menegaskan komitmen penuh untuk menerapkan ketentuan gencatan senjata secara efektif. Wakil Perdana Menteri Kamboja yang juga Menteri Pertahanan Nasional, Jenderal Tea Seiha, dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal (Purn.) Nattaphon Narkphanit, memimpin pertemuan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution, menyaksikan jalannya pertemuan bersama perwakilan Amerika Serikat dan China.
Hingga Senin (4/8), Angkatan Darat Kerajaan Thailand masih menahan 18 tentara Kamboja. Thailand memulangkan dua tentara Kamboja yang terluka pada 1 Agustus. Kamboja belum mengungkap jumlah tentara Thailand yang mereka tangkap.
Baca Juga : Polisi Pelestari Seni Sunda: Merdu Kecapi Suling
Pada Kamis, kedua negara juga menyetujui peran ASEAN sebagai pengamat gencatan senjata. Sambil menunggu Malaysia memimpin pembentukan tim pengamat ASEAN, Kamboja dan Thailand mengajak atase pertahanan negara-negara ASEAN di Kamboja atau Thailand untuk membentuk tim sementara.
