Koran Cimahi – ASN WFH Cimahi kini memiliki batasan baru setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) maksimal 75 persen setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan menjaga produktivitas aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Wali Kota Ajay Muhammad Priatna menegaskan bahwa penerapan WFH dilakukan secara terukur. Setiap instansi wajib menyesuaikan jumlah pegawai yang hadir di kantor agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga :Jadwal SIM Keliling Kota Cimahi Selasa 7 April 2026
Pemkot Cimahi menekankan bahwa kebijakan WFH bukan hanya soal fleksibilitas, tetapi juga tanggung jawab. ASN yang bekerja dari rumah tetap harus melaksanakan tugas sesuai target dan melaporkan progres pekerjaan secara digital. Sistem monitoring dibuat agar kinerja pegawai tetap transparan dan terukur.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan faktor operasional dan pelayanan publik. Beberapa unit yang bersifat layanan langsung, seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, wajib tetap beroperasi dengan jumlah pegawai yang cukup. Hal ini memastikan masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan pemerintahan.
Pemkot Cimahi melakukan sosialisasi kebijakan ini melalui surat edaran resmi dan platform internal instansi. ASN diminta memahami batasan 75 persen WFH dan memanfaatkan hari kerja di kantor untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan koordinasi langsung.
Dengan penerapan ASN WFH Cimahi maksimal 75 persen, pemerintah daerah berharap produktivitas aparatur tetap tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini menjadi upaya menyeimbangkan fleksibilitas kerja modern dengan kebutuhan masyarakat yang mengandalkan layanan pemerintah.
Pemkot Cimahi berkomitmen mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala. Evaluasi bertujuan memastikan sistem WFH berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ASN maupun masyarakat secara keseluruhan.
