Cimahi – Gebrakan AHY Sulap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali membuat gebrakan besar di bidang pembangunan nasional.
Kali ini, AHY menyoroti pentingnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah ini
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4976716/original/097039200_1729603034-22_oktober_2024-2.jpg)
Baca Juga : Menbud Puji Pidato Prabowo di PBB, Sebut Tampilkan Identitas Budaya Bangsa
ini Ia menyatakan bahwa ada 154 kawasan transmigrasi yang siap disulap menjadi pusat-pusat ekonomi potensial.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
AHY menegaskan, transmigrasi bukan hanya soal perpindahan penduduk, melainkan strategi pembangunan wilayah terpadu.
Menurutnya, kawasan transmigrasi harus menjadi sentra baru yang bisa menghidupkan aktivitas ekonomi lokal.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah program agar kawasan tersebut lebih produktif dan berdaya saing.
Salah satu fokus utama adalah penguatan sektor pertanian dan perkebunan.
Kawasan transmigrasi dinilai memiliki potensi lahan yang luas dan subur untuk dikembangkan.
Selain pertanian, sektor perikanan dan peternakan juga menjadi prioritas pengembangan.
AHY berharap, masyarakat transmigran dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Transmigrasi harus menjadi simbol harapan baru, bukan sekadar pemindahan penduduk,” ucapnya.
Dalam pernyataannya, AHY menyebut 154 kawasan ini akan dipacu menjadi pusat ekonomi berbasis lokal.
Pemerintah juga akan memperkuat infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Akses yang memadai akan membuka peluang investasi di kawasan transmigrasi.
Tak hanya itu, pemerintah menargetkan hadirnya industri pengolahan di dekat kawasan transmigrasi.
Hal ini agar hasil pertanian tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah sehingga memiliki nilai tambah.
Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar.
AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Menurutnya, tanpa sinergi, pengembangan kawasan transmigrasi tidak akan maksimal.
Pemerintah pusat akan memberikan kebijakan dan dukungan regulasi.
Pemerintah daerah bertugas mengawasi implementasi di lapangan.
Sedangkan swasta diharapkan menanamkan modal melalui investasi produktif.
AHY juga menyoroti perlunya pendidikan dan pelatihan bagi transmigran.
